Meminimalkan kemungkinan konflik kepentingan Kombinasi pihak pemerintah 50 persen dan teknologi 50 persen.
bacadisini.web.id.COM, JAKARTA – Politisi dan Pemimpin Redaksi Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, menteri keuangan pada pemerintahan terpilih akan lebih dari sekadar teknokrat.
Menurut dia, bendahara negara yang memiliki pelatihan profesional atau ahli di bidangnya mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.
“Tapi, yang terbaik adalah teknologinya karena mereka bertugas mengelola keuangan negara. Menteri dari partai politik lebih berisiko karena ada konflik di balik membiarkan mereka,” kata Ujang kepada Tribun Network, Selasa (3/12/2021). 2024).
Ujang menilai, bukan rahasia lagi kalau partai penerima kewenangan Menteri Perencanaan itu kemudian menjadi sumber pendanaan.
Jika kita melihat kembali apa yang terjadi, sebagian besar menteri dari pimpinan partai banyak yang dimintai sumbangan oleh fraksi.
Nah, disitulah muncul praktik bisnis yang menyebabkan korupsi.
Bukan rahasia lagi kalau menteri dari partai politik menjadi ATM dan sumber dana partai, kata Ujang.
Jika dipaksakan, lanjutnya, menteri-menteri partai bisa menimbulkan masalah bagi pemerintah dan juga anggaran serta kemungkinan korupsi.
Guru politik Universitas Al Azhar Indonesia ini berpendapat, pemerintahan terpilih di masa depan harus mempertahankan menteri keuangan yang ahli di bidang teknologi, keterampilan, atau ahli.
Para menteri non-partisan ini memang berusaha bekerja untuk kepentingan presiden, pemerintah, dan negara, bukan partai politik.
Kata Ujang, ia menilai politisi tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai menteri keuangan, namun lebih baik menghindari konflik kepentingan.
Banyak orang dari partai politik yang memenuhi syarat menjadi bendahara negara, tapi banyak konflik kepentingannya, kata Ujang.
Sebagai pemimpin partai, sudah pasti dia mengutamakan partainya, dan itu berbahaya, ujarnya.
Ia meyakini pemerintahan koalisi Prabowo-Gibran yang kemungkinan akan dilantik pada 20 Oktober mendatang akan lebih banyak, 50:50.
Artinya 50 persen dari partai politik dan 50 persen dari teknokrat, agar kebijakan tetap berjalan.
Meski punya hubungan kuat antara Prabowo-Gibran, namun keputusan pembentukan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden RI.
Keputusan pemilihan menteri akan menjadi tanggung jawab presiden baru, Prabowo Subianto.
Atau kerja sama yang hebat itu juga bisa berarti terbentuknya pemerintahan yang memiliki 60 persen partai politik dan 40 persen intelektual, ujarnya.
Diketahui, Calon Presiden 02 Prabowo Subianto memberikan undang-undang bahwa ia akan memilih menteri keuangan dari kalangan khusus.
Empat nama yang muncul antara lain Mahendra Siregar (Ketua Otoritas Jasa Keuangan), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Chatib Basri (Sa mantan Menteri Keuangan), dan Kartika Wiroatmodjo (Wakil Menteri BUMN). ). ).
Semua kandidat ini pernah bekerja di sektor perbankan dan oleh karena itu diharapkan memahami makroekonomi serta pengelolaan keuangan pemerintah.
Namun belakangan muncul dua nama lain yang bisa meneruskan penghargaan Sri Mulyani Drawatiz.
Keduanya adalah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar dan anggota dewan ahli TKN Dradjad Wibowo.
Suahasil Nazara menilai pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan bisa terus berlanjut.
Saat ini, Dradjad Wibowo merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat Ketua Dewan Pakar DPP PAN.
Dradjad juga merupakan ekonom lama di organisasi independen Institute for Economic Development and Finance (Indef).
Presiden Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum membahas pembentukan pemerintahan.
Sebab, aliansi pimpinan Prabowo Subianto tetap menghormati proses penghitungan bacadisini.web.id.
“Saya tidak ingin terburu-buru. Menurut saya Pak Prabowo juga pintar. Katanya tunggu dulu, padahal dengan pemilu 14 Februari, koalisi belum melakukan pertemuan, ujarnya kepada AHY.
AHY lantas menjelaskan alasan Prabowo tak mengumpulkan pimpinan parpol meski disebut-sebut terbaik.
Dalam situasi seperti ini, kata dia, KIM tidak ingin membuat kekacauan di tanah air, karena penghitungan bacadisini.web.id belum selesai.
“Kalau waktunya tiba, Pak Prabowo akan mengundang para Ketua Umum Parpol, termasuk Demokrat. Masyarakat politik Indonesia sangat menantikan terbentuknya cara-cara khusus dan praktis,” ujarnya.
Panglima TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, berharap 50 persen kabinet pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi oleh generasi muda.
Arief mengatakan alasannya adalah Gibran yang mewakili generasi muda. Dengan begitu, mereka berharap rombongan menteri diisi oleh generasi muda. “Iya, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saat bekerja sama dengan Mas Gibran, wakil presidennya 50 persen, dan presidennya 50 persen,” kata Arief.
Arief mengatakan, para pemuda ini nantinya bisa diangkat ke posisi khusus pada masa pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Selain jabatan menteri, direksi dan komisaris BUMN juga bisa diangkat menjadi duta.
“Mudah-mudahan pemerintah, struktur lain punya organisasi, mungkin kedutaan, mungkin juga. “Mudah-mudahan ke depan, misalnya, direksi dan komisaris BUMN bisa berbuat banyak untuk generasi muda,” kata Gubernur.
Selain itu, Arief juga menyampaikan pernyataan Gibran bahwa banyak permasalahan yang ada saat ini dan harus segera dicarikan solusinya.
Solusi ini bisa diselesaikan oleh generasi muda.
“Jadi kita berharap stoknya banyak karena kata Mas Gibran, permasalahan hari ini harusnya berdasarkan solusi hari ini. “Solusi masa kini bisa menjadi sesuatu yang diingat oleh generasi muda,” ujarnya.
“Supaya mereka paham apa saja kebutuhannya, jam berapa pembangunannya, apa kekuatannya, kalau ditanya mudah-mudahan lima puluh lima puluh,” kata Arief. (Jaringan Tribun/Reynas Abdila)
