bacadisini.web.id.com, Jakarta – Kasus Mpox atau yang dulu disebut cacar monyet semakin meningkat di beberapa negara Afrika. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan Darurat Kesehatan Global (PHEIC).
Melihat hal tersebut, semua negara kini perlu waspada, termasuk Indonesia. Sejauh ini Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) sudah memberikan keringanan.
“Kami memberikan keringanan pada Mpox, sebenarnya Mpox bukan masalah baru. Beberapa tahun lalu, sejak 2022 ditemukan, kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuno di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
“Penurunan Mpox akan terus kita lakukan, kita akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memantau dan mencegah Mpox menjadi masalah kesehatan di Indonesia,” tambah Dante.
Hingga 17 Agustus 2024, Kementerian Kesehatan menyebutkan terdapat 88 kasus terkonfirmasi Mpox.
Antara tahun 2022 hingga 2024, jika melihat tren mingguan, periode kasus Mpox terbanyak terjadi pada Oktober 2023.
Dari 88 kasus terkonfirmasi, 87 pasien sembuh. Rinciannya, kasus tersebut tersebar di: DKI Jakarta sebanyak 59 kasus terkonfirmasi; Jawa Barat 13 kasus terkonfirmasi; Sertifikasi antena 9; Sertifikat Jawa Timur 3; Izin Zona Istimewa Yogyakarta 3; Dan Rio I 1 mengkonfirmasi kasus Mpox.
Tolong Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, Dr. Yodi Pramono, MARS, mengatakan dari 88 kasus terkonfirmasi, 54 kasus memenuhi kriteria Whole Genome Sequencing (WGS) untuk menentukan varian virus.
“Dari 54 kasus tersebut, seluruhnya merupakan varian dari clade IIB. KLB Mpox clade II paling banyak tersebar pada tahun 2022 hingga saat ini dengan angka kematian yang lebih rendah dan penularannya terutama melalui hubungan seksual,” kata Yudi dalam konferensi pers perkembangan penyakit tersebut. Mpox. kasus di Indonesia, Minggu (18/8/2024).
Clade virus cacar monyet memiliki dua clade yaitu. clade I yang berasal dari Afrika Tengah (Cekungan Kongo) dengan subclade 1a. Subclade 1a memiliki tingkat kematian (CFR) yang lebih tinggi dibandingkan clade lainnya dan ditularkan melalui beberapa cara penularan. Sedangkan subkelas 1b terutama menular secara seksual dengan CFR sebesar 11 persen.
Sedangkan clade II berasal dari Afrika Barat dengan subclade IIa dan IIb dengan CFR 3,6 persen. Clade II memiliki CFR yang rendah dengan kasus-kasus yang sebagian besar berasal dari kontak seksual pada wabah tahun 2022.
Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan Mpox sebagai darurat kesehatan global yang berlaku mulai 14 Agustus 2024. Namun, menurut ahli epidemiologi Dickie Bodiman, penyakit ini sebenarnya belum hilang sejak PHEIC dicabut pada tahun 2023.
“Setelah (darurat internasional) dicabut pada bulan Mei 2023, Mpox pada dasarnya adalah epidemi diam-diam, artinya penyakit ini tidak kunjung hilang dan cenderung terus tumbuh dan menyebar.” Dan tidak mengherankan jika penyakit ini akhirnya bermutasi ke dalam populasi sekarang memimpin distribusi selanjutnya,” kata Dickey kepada Health bacadisini.web.id .com melalui pesan bacadisini.web.id, Sabtu (17/8/2024).
Dickey juga mengatakan Mpox dulunya endemik di Kongo dan kini menyebar ke negara lain.
“Dulu penyakit ini endemik di Kongo dan sekitarnya. Namun, kini sepertinya sudah menyebar karena gejala penyakit seperti ini, sehingga penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan (perilaku) sehari-hari cenderung sulit diberantas,” jelas Dickey. .
Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan di situs resminya bahwa rekomendasi untuk membentuk PHEIC untuk Mpox dibuat oleh Komite Darurat Mpox.
Sebelum memberikan nasihat kepada Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Komite Darurat Mpox meninjau data dari para ahli WHO dan negara-negara yang terkena dampak.
Melihat data yang ada, Komite Darurat Mpox melihat kemungkinan penyebaran lebih lanjut ke negara-negara di Afrika dan kemungkinan di luar Afrika. Oleh karena itu, status Mpox direkomendasikan sebagai PHEIC, seperti dikutip dari situs resmi WHO.
Saat mengumumkan status PHEIC Mpox, Tedros mengatakan penyebaran penyakit yang menyerang area kulit ini sangat cepat di Kongo bagian timur. Berikutnya, laporan dari beberapa negara di sekitar Kongo juga memprihatinkan.
Oleh karena itu, koordinasi internasional diperlukan untuk mencegah penyebaran epidemi.
