bacadisini.web.id.com, Jakarta Menjelang transisi pemerintahan baru pada 20 Oktober, Presiden baru terpilih Prabowo Subianto mulai membentuk kabinetnya dengan menunjuk beberapa tokoh penting sebagai menteri. Pemerintahan baru ini menghadirkan peluang penting untuk menjembatani kesenjangan antara populasi yang kurang terlayani dan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia.
Prabowo mengundang beberapa tokoh perekonomian nasional, antara lain Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN; Bahlil Lakhadalia, Ketua Umum Partai Golkar; serta menteri-menteri kabinet Indonesia saat ini seperti Agus Gumiwang, Eric Thohir dan Sri Mulyani untuk membahas kemungkinan peran mereka sebagai calon menteri Prabowo. Pertemuan ini menandai awal keberhasilan dan pembentukan kabinet baru yang bertujuan untuk merevitalisasi dan mengembangkan lanskap perekonomian Indonesia.
Dalam konteks ini, Peter Abdullah Rejalam, Ekonom Senior dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menekankan perlunya mendesak bagi pemerintahan baru untuk memprioritaskan inklusi keuangan.
“Akses terhadap layanan keuangan masih menjadi hambatan besar bagi banyak masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan berpendapatan rendah. “Kabinet baru harus menerapkan kebijakan yang memfasilitasi akses keuangan bagi masyarakat kurang terlayani melalui layanan keuangan yang tersedia di Indonesia,” tegas Peter yang juga menjabat Dewan Pengawas Bank Indonesia. (BSBI) dikutip Selasa (15/10/2024). ).
Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan inovatif menjadi semakin penting. Peter menegaskan, industri jasa keuangan digital berkembang pesat di Indonesia dan banyak perusahaan yang dapat mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan.
Perusahaan seperti KoinWorks, Bank Saqu – yang berfokus pada segmen “pengusaha perorangan”, dan penyedia layanan keuangan digital lainnya seperti Gopay dan Ovo menggambarkan bagaimana teknologi dapat menjembatani kesenjangan yang ada dalam akses keuangan.
Dengan menggunakan alat-alat seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin, perusahaan-perusahaan ini mengubah aksesibilitas layanan keuangan, menjadikannya lebih mudah diakses oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat yang kurang terlayani.
Misalnya, KoinWorks baru-baru ini meluncurkan serangkaian program edukasi yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan masyarakat luas dalam rangka memperingati Bulan Inklusi Keuangan tahun 2024.
“Komitmen kami dalam menyediakan layanan keuangan yang bertanggung jawab dan produktif tercermin dalam pendekatan inovatif kami,” kata CEO dan salah satu pendiri KoinWorks Group, Benedikta Harion.
“Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, kami dapat mempercepat proses pengajuan pinjaman dan menciptakan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik UMKM Indonesia,” lanjutnya.
Inisiatif ini jelas tercapai mengingat indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman tentang produk keuangan digital di kalangan masyarakat yang kurang terlayani.
“Program kami bertujuan untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat agar menggunakan layanan keuangan digital secara bijak,” tambah Benedicto.
Implikasi yang lebih luas dari keuangan digital tidak hanya mencakup pemberdayaan individu. “Mendorong inklusi melalui layanan keuangan digital tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia,” kata Peter.
Dengan menutup kesenjangan akses keuangan, pemerintahan baru dapat merangsang kewirausahaan, meningkatkan produktivitas dan berkontribusi terhadap keberlanjutan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Saat pemerintahan Probov bersiap untuk dilantik, integrasi teknologi ke dalam layanan keuangan menjadi semakin penting. Penyedia layanan keuangan digital akan menjadi model inovasi yang kuat di sektor ini, menginspirasi lembaga-lembaga lain untuk mengadopsi strategi serupa dan memastikan bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Kesimpulannya, kabinet baru mempunyai peluang besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap akses terhadap pendanaan bagi masyarakat yang kurang terlayani. Dengan memprioritaskan inisiatif yang memanfaatkan teknologi dan mendorong inklusi, Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan keuangan yang lebih adil, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara.
