bacadisini.web.id.com, Jakarta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan DKI Jakarta Mei Ling menjelaskan, situasi perekonomian di wilayah DKI Jakarta stabil dan baik.
Meski inflasi DKI Jakarta sebesar 2,18% (y/y), sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan lalu, namun tetap terkendali. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Konsumen wilayah DKI Jakarta yang mengalami tren peningkatan.
APBN Daerah DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp389,58 triliun (26,64% dari target) pada Maret 2024, meningkat -7,07% (year-on-year), sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp335,20 triliun (16.35 % dari plafon) dengan kenaikan signifikan sebesar 17,34% (year-on-year),” kata Mei Ling dari DKI Jakarta dalam forum panitia daerah, Selasa. untuk Asset Liability (ALCo). (30/04/2024).
Pada sektor penerimaan pajak, penerimaannya berkurang 13,81% menjadi Rp 273,85 triliun pada 31 Maret 2024. Kinerja penerimaan pajak pada Maret 2024 ditopang oleh pajak penghasilan nonmigas (PPh) sebesar Rp150,70 triliun yang mencatat penurunan year-on-year sebesar 8,03%.
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh positif 945,37% (y/y) seiring dengan mulai masuknya pembayaran PBB migas yang cukup signifikan pada bulan ini. Sedangkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 107,69 miliar. Rupiah turun sebesar 20,29% year-on-year karena penurunan nilai impor dan aktivitas wajib pajak di sektor manufaktur dan perdagangan.
Pendapatan bea dan cukai mencapai Rp 4,65 triliun. Berdasarkan rincian, penerimaan bea masuk diturunkan menjadi 16,82%. Penerimaan pajak ekspor meningkat sangat signifikan sebesar 975,69% year-on-year karena dipengaruhi oleh harga barang-barang ekspor yang rata-rata meningkat terutama batu bara dan NPO.
Sementara itu, realisasi PNBP meningkat 15,75% (year-on-year) menjadi Rp110,69 triliun. Pencapaian tersebut ditopang oleh komponen pendapatan sumber daya alam sebesar Rp25,97 triliun, bagi hasil BUMN sebesar Rp42,89 triliun, PNBP lainnya sebesar Rp32,32 triliun, dan pendapatan BLU sebesar Rp9,50 triliun.
Sementara itu, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sendiri mencatat penerimaan pajak bersih sebesar Rp81,29 triliun (29,09%) per 30 April 2024 dari target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp279,46 triliun.
Berdasarkan jenis pajak, capaian tersebut terdiri dari PPh nonmigas sebesar Rp33,64 triliun, PPh migas sebesar Rp21,30 triliun, PPN sebesar Rp26 triliun, PBB sebesar 135, Rp76 miliar, dan tambahan pajak sebesar Rp. 189,53 miliar,” tutupnya.
Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai peranan penting dalam percepatan pembangunan Indonesia. Baik untuk keperluan fisik seperti Proyek Strategis Negara (PSN) maupun untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).
Sayangnya, masih ada beberapa kendala dalam penggunaan APBN untuk belanja pemerintah. Artinya pemanfaatannya belum efisien dan efektif, serta jumlah dana yang tidak sedikit.
Selama tahun 2023, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan menghemat uang masyarakat senilai Rp67,09 triliun. Hal ini dihasilkan dari Proyek Strategis Nasional (NSP), pemantauan sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial.
Dengan dana sebesar itu, dimungkinkan untuk menyelenggarakan dua proses pemilu dan melaksanakan perbaikan jalan daerah. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi anggaran pemilu 2024 per 1 April 2024 sebesar Rp 26 triliun.
Menteri Keuangan Sri Muljani Indrawati mengatakan, total pelaksanaan anggaran pemilu disediakan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bavaslu) sebesar Rp 23,8 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp2,2 triliun berasal dari 14 kementerian/lembaga lainnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan Rp15 triliun untuk perbaikan jalan daerah mulai tahun 2024 hingga 2023. Instruksi Presiden No. 3 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah atau biasa disebut dengan Instruksi Presiden Jalan Daerah.
Artinya, penghematan lebih dari 67 triliun dana publik dapat digunakan untuk menyelenggarakan dua pemilu (Rp 52 triliun) dan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah terpencil di nusantara melalui Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (Rp 15 triliun). .
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, investasi untuk menghemat dana masyarakat sebesar Rp67,09 triliun itu terdiri dari tiga kategori. Pertama, efisiensi atau penghematan belanja pemerintah sebesar Rp15,56 triliun yang belum diungkapkan. Menurut dia, efektivitas belanja tersebut dihitung dari dana yang belum dibayarkan, sehingga tidak ada pemborosan uang rakyat.
“Kenapa kita bilang soal efisiensi, uangnya belum keluar. Kita mau keluar, tapi kita hentikan dan berhasil dipertahankan,” kata Ateh kepada BPKP dalam media briefing beberapa waktu lalu. Gedung, Jakarta Timur, dikutip Minggu (28/4/2024).
Sumbangan lainnya berasal dari simpanan uang masyarakat yang sudah habis. Sedangkan nominal uang masyarakat yang berhasil diselamatkan BPKP mencapai Rp21,90 triliun. “Itu hasil audit investigasi. Dalam hal ini uangnya sudah cair. Jadi kita upayakan uang itu kembali ke negara,” jelas Ateh.
Sedangkan kontribusi ketiga berasal dari optimalisasi potensi pendapatan nasional dan daerah sebesar Rp29,3 triliun. Ateh mengatakan BPKP telah berhasil mengidentifikasi potensi penerimaan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (NNTR).
“Sehingga negara bisa mendapat tambahan pendapatan pemerintah sebesar Rp29,3 triliun,” imbuhnya.
