JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk melanjutkan program harga gas bumi spesifik (HGBT) menghadapi banyak tantangan. Selain berkurangnya pasokan pipa dalam negeri, tingginya harga gas alam cair (LNG), pengganti gas pipa, juga menimbulkan kesulitan bagi konsumen industri.
Program HGBT menetapkan harga gas alam sebesar $6/MMBTU untuk tujuh industri tertentu. Tujuh sektor penerima HGBT antara lain pupuk, petrokimia, petrokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
Koordinator Gas Industri Kadin dan Wakil Presiden Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Ahmad Wijaja mengatakan, ada realita dan penurunan produksi secara alami atau natural dalam setahun merupakan isu yang sudah biasa terjadi. Jumlah sumber gas utama. Terutama di wilayah Barat yang memasok sebagian besar industri.
“Pertama, yang namanya industrialisasi di Jabar saat ini saja belum cukup. Kalau di Jawa Timur sudah terlalu banyak. Artinya zona transisinya juga belum jelas. Jadi, kita juga sangat tidak jelas apakah program ini benar atau tidak. ?” HGBT ini mungkin benar-benar terjadi, bisa juga tidak,” ujarnya dalam keterangannya. Debat Energi, Jakarta, Kamis (7 November 2024).
Dalam situasi seperti ini, lanjutnya, cadangan gas yang melimpah tidak bisa lagi menjadi andalan karena pemerintah termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperi) menyadari penurunan alami tersebut.
Kelimpahan gas saat ini tidak menjadi masalah karena pemerintah juga mengetahui bahwa sumur di Sumatera sudah habis, jelasnya.
Oleh karena itu, Ahmad menekankan perlunya kepastian rencana dan kebijakan jangka menengah dan panjang.
“Dengan posisi ini, kami rasa kami bisa mengetahui bagaimana kami akan menangani industri ini dalam lima atau dua tahun ke depan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah berencana membuka lebih banyak infrastruktur regasifikasi gas alam cair (LNG) di wilayah tertentu. Artinya, mekanisme penetapan harga yang beragam (mixed pricing) diperlukan dan tidak bisa ditentukan begitu saja pada harga yang rendah.
