bacadisini.web.id.COM, JAKARTA – Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mendapat instruksi dari Prabowo untuk menyelesaikan proses pengembangan Kawasan Primer Pemerintah Pusat (KIPP) IKN.
“Beliau (Prabovo) ingin pembangunan IKN fokus menyelesaikan pembangunan Yayasan Pemerintah Pusat (KIPP). Bahkan aparatur administrasi serta dewan legislatif dan yudikatif,” kata AHY dari Kementerian Sosial. Kamis (31/10/2024) Kantor Perencanaan/Bappens di Jakarta.
“Jika tiga bagian besar pemerintahan ini dapat segera membangun gedung dan peralatan, maka kebutuhan pengambilan keputusan utama negara ini dapat dilakukan di sana,” tambahnya.
Soal kemajuan IKN yang tak penting bagi Prabowo, AHY tak memungkiri akan banyak perubahan ke depan.
“Presiden juga menyampaikan kepada IKN bahwa IKN akan tetap kita lanjutkan, tentunya dengan sedikit perubahan, karena kita juga mempunyai prioritas lain untuk pembangunan di seluruh Indonesia. Kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Perkembangan IKN memang tidak secepat pada era Jokowi
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, pembangunan IKN tetap berjalan namun kecepatan pelaksanaannya akan disesuaikan.
Sebab, perkembangan IKN tidak secepat pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Proyek tersebut akan tetap berjalan, namun fokus utama pemerintahan Prabowo tetap pada ketahanan pangan atau food security.
“IKN akan kita lanjutkan, tapi mungkin kecepatannya tidak akan sama,” kata Dodi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Dodi menjelaskan, karena situasi politik global seperti perang, fokus Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah ketahanan pangan.
Di beberapa belahan dunia, terdapat kekhawatiran bahwa perang dapat menimbulkan permasalahan sosial di Indonesia sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
“Presiden khawatir perang akan terlalu besar, kemudian kemampuan kita untuk menghidupi diri sendiri dengan pangan belum ada, dan kita masih membutuhkan beras di sana-sini. Isu publik yang besar, ketahanan pangan menjadi isu utama,” kata Dodi.
Usai pertemuan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumasthuti yang hadir di lokasi juga mengamini pernyataan Dodi.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan IKN, namun mengatakan ketahanan pangan akan menjadi prioritas.
Diana menegaskan, proyek IKN tidak akan melebihi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi juga akan bekerja sama dengan Otoritas IKN.
“Ini (pembangunan IKN) komitmen presiden. Soal waktunya, sekarang kita akan bekerja sama dengan kewenangan IKN, tidak semua dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Diana.
“Kewenangan IKN itu soal investor dan sebagainya. Semuanya (pembangunan IKN) tidak ada APBN,” imbuhnya.
Diana mengatakan lambatnya penerapan IKN tidak perlu membuat investor khawatir.
“Kita investor harus yakin IKN ini akan terus berlanjut. Nanti kita niatkan ke sana,” tutupnya.
4 tahun telah berakhir
Menteri Kehutanan Raja Juli Antony mengaku mendapat perintah langsung dari Prabowo saat retret Kabinet Merah Putih di Lereng Bukit Tidar Akmil Magelang.
Raja Juli mengatakan, pada pertemuan retret terakhir di Magelang sore hari, Presiden Prabowo memberikan nasihat, salah satu dari empat poin tersebut adalah tentang IKN.
Prabowo menegaskan, persoalan IKN sudah sangat jelas karena sudah diputuskan untuk dilanjutkan dan diselesaikan, tegas Raja Juli dalam wawancaranya.
Sebenarnya dia sudah punya rencana menyelesaikan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Baginya, IKN adalah ibu kota politik, tulis Raja di platform Juli X. Oleh Tribun, Senin (28/10/2024).
Menurutnya, selain gedung administrasi yang saat ini hampir rampung, otoritas IKN diminta menyelesaikan 2 cabang tritunggal lainnya yakni gedung hukum dan yudikatif dalam 4 tahun ke depan.
“Beliau (Prabovo) berharap bisa menyelenggarakan sidang paripurna DPR/MPR di IKN pada Agustus 2028. Harapannya bisa menyelenggarakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di IKN pada 2029,” jelasnya.
Basuki Hadimuljono adalah Ketua OIKN
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifkinizami Karzayuda mengatakan, pihaknya telah menerima surat presiden (Surpres) terkait pengangkatan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Harus saya sampaikan sejak awal, surat Presiden mengenai pengangkatan Pak Basuki Hadimuljono sudah sampai ke pimpinan DPR,” kata Rifki di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Rifqi menjelaskan, Komisi II DPR saat ini menunggu instruksi pimpinan DPR sesuai perintah presiden.
Namun sampai saat ini kita semua menunggu pendapat pimpinan, kata politikus Partai NasDem itu.
