bacadisini.web.id.com, Jakarta Pada Kamis, 22 Agustus 2024, Jakarta mulai dikenal secara nasional dengan adanya demonstrasi masyarakat yang dikenal dengan istilah “Peringatan Darurat”. Ribuan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan untuk menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Umum Daerah (UU Pilkada) yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kelompok ini muncul menanggapi keputusan parlemen dan pemerintah Kongo yang menyetujui revisi undang-undang pemilu daerah di sidang umum. Peninjauan kembali ini dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memberikan kehidupan baru bagi demokrasi Indonesia, khususnya undang-undang yang mengatur tentang pemimpin daerah.
Peristiwa “Darurat” ini menarik perhatian bukan hanya karena skalanya, tetapi juga karena tanda-tanda yang digunakan para pengunjuk rasa. Gambar Garuda Pankasila dengan tulisan “Peringatan Darurat” dengan latar belakang biru menjadi simbol perlawanan, viral di media sosial, dan mewakili semangat gerakan konstitusional.
Pada artikel kali ini kita akan membahas secara detail mengenai situasi darurat yang ditunjukkan, capaian di lapangan, dan bagaimana masyarakat dapat memantau perkembangan kegiatan melalui jalur CCTV yang ada. Yuk simak peristiwa-peristiwa penting yang mengubah warna politik Indonesia, seperti dilansir bacadisini.web.id.com dari berbagai sumber, Kamis (22/8/2024).
Asal usul judul “Peringatan Mendesak” berasal dari dua putusan penting Mahkamah Konstitusi (CC). Keputusan pertama, MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, memperbolehkan setiap partai politik mengajukan calon dalam pemilu daerah, meski tidak memiliki kursi di DRC. Sedangkan pada Keputusan Kedua, MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, mengatur bahwa usia terpilihnya gubernur tidak dihitung dalam masa jabatan, melainkan dalam masa pengangkatan calon.
Kedua keputusan ini dinilai sebagai langkah penguatan demokrasi di Indonesia. Namun keputusan pemerintah DPRK untuk meninjau ulang undang-undang pemilu daerah dinilai mengabaikan dasar putusan Mahkamah Konstitusi sehingga menuai kemarahan masyarakat dan memicu protes. Penentangan terhadap reformasi pemilu
Reformasi undang-undang pemilu daerah yang disepakati oleh parlemen Kongo dan pemerintah mengandung dua ketentuan kontroversial yang menjadi alasan utama dikeluarkannya peringatan darurat. Pertama, undang-undang tentang pemilihan calon daerah dan partai bukan anggota parlemen hanya berlaku bagi partai yang bukan anggota parlemen. Kedua, batasan usia maksimal pejabat daerah tunduk pada keputusan Mahkamah Agung (MA) terhitung sejak tanggal pengangkatannya, apapun keputusan MA.
Kedua pasal tersebut dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan dapat menghambat partisipasi politik dalam pemilihan walikota. Hal ini menimbulkan protes dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai reformasi undang-undang pemilu di daerah merupakan langkah mundur bagi proses demokrasi di Indonesia dan para partisipan dalam proses tersebut.
Aksi unjuk rasa peringatan darurat ini digelar di beberapa lokasi strategis di Jakarta, dengan fokus utama di Gedung DPR/MPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan Gedung Negara. Pemilihan lokasi tidak lepas dari peran masing-masing lembaga dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan terkait undang-undang pemilu di daerah.
Peserta acara yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat menyampaikan ketertarikan dan kepeduliannya terhadap reformasi undang-undang pemilu di daerah. Mahasiswa dari berbagai universitas bergengsi seperti UI, ITB dan Unpad turun ke jalan bersama para aktivis, tokoh masyarakat, seniman, pegawai negeri sipil, serta buruh dan buruh. Berbagai peserta menegaskan, persoalan revisi UU Pilkada bukan menyangkut kelompok individu, melainkan kepentingan berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan kemahasiswaan UI
Sekitar 1.100 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang mengikuti aksi di gedung DRC RI menunjukkan ketertarikannya terhadap isu tersebut. Mereka membawa poster kreatif dan bendera dari berbagai departemen yang mewakili bacadisini.web.id generasi muda yang memikirkan masa depan demokrasi Indonesia.
Verel Uziel, Ketua BEM UI, dalam sambutannya menegaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk melindungi keputusan Mahkamah Konstitusi dan mencegah DPRK menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan keinginan rakyat. Pengumuman ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami proses hukum dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Seniman dan tokoh masyarakat turun ke jalan
Kehadiran sejumlah seniman dan warga dalam pameran tersebut memberikan dimensi baru pada tema darurat. Aksi ini diikuti nama-nama seperti Abdel Achrian, Ari Kriting, Abdur, Yono, Indra Keling, dan Bintang Amon yang mengenakan pakaian serba hitam dan membawa plakat kritik terhadap uji hukum Pilkada.
Partisipasi para tokoh masyarakat ini tidak hanya meningkatkan daya tarik media terhadap gerakan tersebut, namun juga memperluas pesan gerakan tersebut kepada segmen masyarakat yang mungkin tidak aktif dalam isu-isu politik. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan “Peringatan Peringatan” mampu menciptakan koalisi luas di luar batas tradisional tindakan presiden.
Di tengah protes masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap bekerja di Istana Kepresidenan Jakarta. Kunjungan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudiana menunjukkan roda pemerintahan masih tetap berjalan meski terjadi gejolak politik di luar gedung.
Fakta bahwa presiden belum secara resmi mengumumkan pemogokan tersebut menimbulkan reaksi beragam. Beberapa pihak menilai hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga netralitas presiden dan memberikan ruang bagi proses demokrasi, sementara pihak lain menilai kepala negara akan mengambil keputusan tegas terkait isu hangat ini. Keselamatan di jalan adalah sebuah keterampilan
Polisi telah menyiapkan pengamanan ketat untuk memantau demonstrasi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa aparat keamanan sangat prihatin dengan dampak yang mungkin timbul dari acara publik tersebut. Sebanyak 3.286 personel dikerahkan di dua wilayah utama, yakni 1.273 personel dikerahkan di Desain Kuda dan 2.013 personel dikerahkan di DPR.
Selain pengamanan fisik, polisi juga melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan di sekitar lokasi demonstrasi. Pengalihan lalu lintas dilakukan dari berbagai lokasi antara lain melewati HI menuju Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Medan Merdeka Selatan, penutupan jalan dari Tugu Tani hingga Jalan Medan Merdeka Utara, serta pengalihan lalu lintas dari jalan-jalan besar. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan dan potensi interaksi antara pengunjuk rasa dan pengguna jalan lainnya.
Demonstrasi peringatan darurat telah memberikan banyak tekanan pada DPRK dan pemerintah untuk merevisi undang-undang pemilu di wilayah tersebut. Banyaknya tindakan dan peran berbagai elemen organisasi menunjukkan penolakan yang jelas terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan putusan pengadilan. Kami berharap tekanan ini dapat mendorong para pengambil keputusan untuk lebih memperhatikan keinginan rakyat dan menghormati prinsip demokrasi dalam proses hukum. Kesadaran masyarakat
Kelompok ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan ketatanegaraan dan pentingnya menjaga kedaulatan demokrasi. Popularitas logo Garuda biru di media sosial dengan tulisan “Emergency Alert” menunjukkan pentingnya kampanye digital dalam mempromosikan pesan gerakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa di era digital, organisasi politik dan politik dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kerjasama kelembagaan
Sistem peringatan darurat menunjukkan kerja sama yang kuat di antara berbagai kelompok. Kolaborasi mahasiswa, aktivis, seniman, dan buruh menunjukkan bahwa persoalan ini menyangkut kepentingan berbagai lapisan masyarakat. Kolaborasi institusi dan sumber daya kelompok perlawanan sipil ini dinilai demi kepentingan publik.
Bagi mereka yang ingin memantau perkembangan keadaan darurat secara real time, tersedia beberapa opsi untuk mengakses kamera di lokasi yang diinginkan. Dibawah ini panduan lengkap monitoring ujian menggunakan CCTV : 1. Travoy
Travoy memberikan akses CCTV di sekitar gedung DPR RI. Berikut langkah-langkahnya. Unduh aplikasi Travoy dari Android Store dan AppStore untuk iOS. Buka aplikasi dan masuk dengan akun Travoy atau Google Anda. Klik ikon “CCTV” di menu utama. Pilih menu depan berbayar. Pilih ruas tol “Senayan – Pejompongan”. Pindahkan layar CCTV ke “JTC KM 09+800” atau “JTC KM 10+100”. 2. Website ViaTmana
LewatMana menyediakan CCTV di berbagai lokasi di Jakarta; Buka link: https://viamana.com/cam/ Pilih lokasi yang ingin Anda lacak di area demo. 3. Menara CCTV Bali
Bali Tower menyediakan CCTV di kawasan Bendungan Hilir, dekat pekan raya; CCTV 1: https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_1/embed.html CCTV 2. https://cctv.balitower.co.id/Bendungan-Hilir-003-700014_3/embed .html
Sistem peringatan darurat merupakan momen penting dalam sejarah demokrasi modern. Peristiwa ini menunjukkan kekuatan masyarakat sipil dalam menegakkan konstitusi dan menyampaikan tuntutannya terhadap kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan teknologi seperti CCTV dan media sosial, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau dan mendukung gerakan ini.
Ke depan, penting bagi semua pihak untuk terus mengikuti proses legislasi dan memastikan seluruh kebijakan sejalan dengan semangat konstitusi dan kepentingan rakyat. Peringatan darurat tersebut menunjukkan bahwa demokrasi merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
