bacadisini.web.id.CO.ID, SAMOSIR – Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Pengawas (RDG) pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 persen. Wakil Direktur Kementerian Perhubungan Irwin Hariono menjelaskan kebijakan bank pasca keputusan kenaikan suku bunga, namun target pertumbuhan ekonomi tetap optimis.
“Banyak yang minta BI rate dinaikkan, tapi kenapa perkiraan pertumbuhan ekonomi BI masih optimis? Dalam konteks ini, tujuan kenaikan BI rate adalah untuk menjaga stabilitas. Untuk menjaga nilai tukar,” kata Ervin dalam pelatihan tersebut. . Diskusi wartawan BI di Samosir, Sumatera Utara, Minggu (28 April 2024).
Ditegaskannya, saat ini kerangka kebijakan BI merupakan kombinasi kebijakan. Irwin menjelaskan, BI saat ini melihat perekonomian Indonesia berjalan baik dan berkembang.
Selain itu, tidak ada alasan mengapa rupee ke depan tidak bisa terapresiasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi lima persen. Irwin menambahkan, neraca pembayaran juga tercatat baik, rasio utang tetap terjaga, dan 90 persen utang negara bersifat jangka panjang.
“Perekonomian kita tumbuh, tidak ada alasan untuk melambat. Untuk mempertahankan nilai tukar, BI menaikkan BI rate. Penting bagi BI untuk meresponsnya,” kata Irwin.
Meski begitu, Irwin menegaskan pandangan BI terhadap perekonomian Indonesia tidak berubah secara signifikan dalam jangka panjang. Ia mengatakan BI rate bukan satu-satunya kebijakan yang menentukan kebijakan BI.
Senada dengan itu, Juli Budi Winantya, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, mengungkapkan situasi perekonomian Indonesia masih berkelanjutan. Julie meyakini permintaan dalam negeri masih menjadi pendorongnya.
“Konsumsi tetap kuat, bahkan berada pada titik terendah dalam sejarah. Pertumbuhan investasi konstruksi yang lebih baik diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” jelas Julie.
Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Juli 2024 berkisar antara 4,7 hingga 5,5 persen. Julie memastikan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
