bacadisini.web.id.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Tavip Agus Rayanto mengingatkan pegawai dan mitranya akan pentingnya layanan kesehatan bagi anak stunting. Jadi jangan hanya fokus mengejar drop rate saja.
“Anak stunting juga tidak boleh kita abaikan. Jangan hanya mengejar angka penurunan, tapi jangan memberikan pelayanan kesehatan bagi anak stunting,” kata Tavip dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (4/3/2024).
Hal itu disampaikan Tawip pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Percepatan Pengurangan Tunggakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2024 yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, pada Selasa (04/02/2024). tahun. ). ).
Ia juga menegaskan agar semua pihak fokus pada tujuan penanganan stunting pada ibu hamil, anak dibawah dua tahun (baduta) dan memperluas cakupan tempat kerja terpadu (posyandu) karena ini merupakan program jangka pendek untuk menurunkan prevalensi stunting. .
“Tujuan jangka pendek yang harus menjadi fokus penurunan stunting adalah ibu hamil, ibu dengan anak berusia dua tahun dan perluasan cakupan posyandu. Sedangkan untuk tujuan jangka menengah, penekanannya harus pada pada ibu yang mempunyai anak usia lima tahun (anak kecil), sanitasi dan air bersih,” ujarnya.
Tavip juga menyatakan, saat ini permasalahan pendataan masih menjadi pekerjaan masing-masing provinsi. Meski demikian, ia tetap memuji Provinsi Riau yang telah berprestasi dalam menurunkan angka stunting dari 17 persen pada tahun 2022 menjadi 13,6 persen pada tahun 2023.
“Kita tidak boleh lengah dan mengendurkan semangat dalam upaya menurunkan angka stunting di negara yang kita cintai ini,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Riau S.F. Harjanto menyatakan permasalahan yang menghambat Indonesia Emas 2045 adalah backlog yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menurun hingga menurunkan daya saing masyarakat.
“Masalah pembangunan yang terhambat menjadi kendala dalam persiapan Indonesia Emas, karena akan menyebabkan rendahnya kapasitas intelektual dan menurunkan daya saing masyarakat Indonesia di masa depan,” ujarnya.
Dalam mempercepat pengurangan kemacetan, lanjutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bersinergi dengan masyarakat. Selain itu, keberadaan posyandu juga penting untuk menyediakan data untuk menyasar keluarga berisiko tertinggal.
“Data sasaran sebagai acuan dalam membuat rencana pengurangan backlog sangat penting. Pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, keberadaan posiando sangat diperlukan, kita bisa mengetahui ibu hamil dan anak stunting. ,” dia berkata.
