Laporan reporter bacadisini.web.id.com, Nitis Hawaroh
bacadisini.web.id.COM, DEPOK – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan kepada keluarga tersebut bukan berasal dari stok beras lokal (KPM), melainkan pembelian barang dari luar negeri dilakukan oleh Pemerintah. pemerintah. pemerintah melalui Perum Bulog.
“Kalau bantuan pangan sekarang terus, jangan bilang itu buang-buang dana negara, tidak, itu tanggung jawab mereka sendiri,” kata Arief kepada wartawan di Hotel Margo Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024). .
Menurut penjelasan Arief, Bulog sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan beras rumah tangga karena produksi lokal masih sedikit.
“Langsung dari gudang Bulog dan tidak mengasapi produk lokal, karena produk lokal kemarin kurang dari 1 juta ton, jadi dibutuhkan 2,5-2,6 juta ton dalam 1 bulan,” jelasnya.
Di sisi lain, Arief menyatakan tidak ada politik dalam penyaluran bantuan pangan. Selain itu, penyalurannya bertepatan dengan tahun politik yakni pemilu (Pemilu) 2024.
“Desil terbawah diberi bantuan pangan. Sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan politik,” ujarnya.
“Ini yang kemarin disampaikan teman-teman jurnalis, politisasi bantuan pangan. Tidak, kita berhenti dari tanggal 8 sampai tanggal 14, dan kita mulai lagi pada tanggal 15.” dia membenarkan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan beras dihentikan sementara selama masa tenang pemilihan umum (Pemilu).
Arief mengatakan penghentian sementara ini dilakukan agar pemilu bisa berjalan lancar.
Oleh karena itu, pada tanggal 8 hingga 9 Februari yang merupakan hari libur nasional, dan pada tanggal 10 Februari yang merupakan hari terakhir kampanye, pada tanggal 11 hingga 13 Februari yang merupakan masa tenang pemilu, bantuan pangan untuk sementara dihentikan. hargai data pemilu dan reformasi. “Sekali lagi tidak ada politisasi bantuan pangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2024).
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan agar bantuan pangan dihentikan sementara agar tidak terjadi konflik politik.
Arief mengatakan, bantuan pangan ini sangat dibutuhkan masyarakat dan sudah direncanakan sejak lama.
– Pasca pemilu, tanggal 15 Februari, penyaluran bantuan pangan akan dimulai kembali, ujarnya.
Terkait hal itu, Bapanas menyurati Perum Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras pada 8-14 Februari di seluruh daerah.
Kemudian, Bulog diminta memperbaiki segmen menjelang pemilu dan pasca pemilu.
Bulog juga diminta bekerja sama dengan Dinas Pangan di provinsi dan kota.
Arief kemudian menegaskan, bantuan pangan ini tidak hanya diberikan menjelang pemilu.
“Tentu saja bantuan pangan ini disediakan oleh pemerintah, sehingga negara ada saat dibutuhkan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, sesuai kebutuhan,” ujarnya.
