Tanggapan PB IDI Atas Upaya Kemenkes Menaturalisasi Dokter-dokter Asing

oleh -8 Dilihat
oleh
tanggapan pb idi atas upaya kemenkes menaturalisasi dokter dokter asing 07401d8

Dilansir reporter bacadisini.web.id.com Aisyah Nursyamsi

bacadisini.web.id.COM, JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menanggapi upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Mohammad Adib Khumaidi, mengirimkan dokter asing ke Indonesia.

Saat ditanya apakah dirinya setuju untuk melatih tenaga kesehatan asing, Adib mengatakan bukan dokter Indonesia yang menjawabnya.

“Sebagai dokter Indonesia, kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena kalau bicara keadaan kita sebagai dokter Indonesia, yang terpenting adalah keselamatan, kesehatan, dan kepentingan WNI,” ujarnya dalam konferensi pers virtual. Selasa (28 Mei 2024).

Selain itu, pemerintah harus menekankan apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi masalah kesehatan.

“Karena misalnya kalau tidak merespon permasalahan kesehatan manusia dan menimbulkan kesenjangan, maka tidak akan bisa lebih menonjol di pasar bisnis kesehatan. Dan tidak akan berdampak positif pada pelayanan,” lanjut Adib. .

Oleh karena itu, Adib berharap meskipun kebijakan pemberdayaan dokter diterapkan, pemerintah memastikan proses tersebut dapat menjadi solusi permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia.

Adib mengatakan Indonesia telah mencoba merebut kembali daratan dari laut di masa lalu.

“Sejarahnya pernah ada upaya naturalisasi. Di zaman kita ini kekurangan guru kedokteran. Mungkin 60-70 tahun yang lalu. Dia berasal dari Belanda dan menjadi guru di Indonesia di sana,” ujarnya.

Pada saat itu, Indonesia juga menghadapi kekurangan guru dan kebutuhan akan layanan.

Adib mengatakan, Undang-undang Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2023 mengatur tentang penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan di luar negeri.

Dokter atau tenaga kesehatan yang hendak berpraktik di Indonesia berdasarkan Pasal 248 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Dokter dan tenaga kesehatan asing yang telah lulus dari luar negeri dan dapat berpraktik di Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk tingkat keahlian dokter spesialis, subspesialis, dan tenaga kesehatan setelah dilakukan penilaian keterampilan.

(2) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dengan peran serta Menteri Urusan Masyarakat di bidang pendidikan, Dewan, dan Perguruan Tinggi.

(3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penilaian kesesuaian manajerial dan penilaian keterampilan praktik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.