Pemprov Sumsel Dorong Pengembalian Status Internasional Bandara SMB II

oleh -7 Dilihat
oleh
pemprov sumsel dorong pengembalian status internasional bandara smb ii 9461ef4

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang menjadi bandara internasional. Penjabat (Pj) Sumsel Agus Fatoni menambahkan:

“Ada 17 bandara yang berstatus bandara domestik di Indonesia, salah satunya di Palembang, Sumatera Selatan. Padahal, ini kewenangan Kementerian Perhubungan untuk benar-benar menetapkan dan mengeluarkan pengumuman dengan kriteria yang telah ditentukan,” Fatoni ungkapnya, Sabtu (11/5/2024) dalam keterangan publik.

Fatoni mengatakan, meski status Bandara SMB II Palembang dibatalkan dari internasional menjadi domestik, ia yakin statusnya akan kembali menjadi bandara internasional.

Namun kami, pemerintah daerah, mempunyai kesempatan untuk mencoba. Saya berjanji akan terus berusaha memperbaiki kondisi bandara ini, kata Fatoni.

Fatoni mengatakan, ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Pada awal tahun 2024, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan untuk menambah penerbangan internasional.

“Awal tahun lalu, saya bahkan secara terbuka menelepon Menteri Perhubungan untuk menambah penerbangan internasional ke Malaysia dan Singapura. Kami juga meminta tambahan penerbangan domestik ke Bali dan beberapa kota lain ke Semarang,” kata Fatoni.

Fatoni mengirimkannya langsung sebanyak tiga kali kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Hal ini bertepatan dengan pembahasan reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan beberapa waktu lalu.

“Tidak hanya suratnya yang kami serahkan, saya juga sudah tiga kali bertemu dengan Menhub, bahkan kami sudah rapat penuh saat membahas Bandara Gatot Sabroto Way Kanan, kami juga membahas upaya-upaya yang telah kami lakukan.” dia berkata menjelaskan.

Nanti kita maksimalkan lagi. Kami sampaikan juga pada Senin, 29 April sudah dilakukan rapat mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.