Dewan Media Sosial Jadi Polemik, Menkominfo: Itu Bukan Ide Pinggir Jalan

oleh -10 Dilihat
oleh
dewan media sosial jadi polemik menkominfo itu bukan ide pinggir jalan 4367f14

bacadisini.web.id.com, Jakarta – Melihat wacana pembentukan dewan media sosial menuai pertanyaan dari masyarakat, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan, ide tersebut bukanlah ide yang diajukan pihak. keluar dari jalan.

“Pembentukan Social Media Council ini bukan isu di pinggir jalan, bukan juga ide yang diusung sambil ngopi, apalagi di jalan,” kata Budi saat ditemui dalam peluncuran Google AI Opportunity Whitepaper for Golden. Indonesia, Senin (3/4/2024) sore.

Ia mengatakan, gagasan Dewan Media Sosial ini merupakan rekomendasi dari UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang usulannya diberikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 160 halaman.

Naskah akademis yang diajukan World Social Media Council itu 160 halaman, bukan ide sembarangan lho, kata Budi Arie Setiadi.

“Kominfo sebaiknya melakukan kajian terlebih dahulu terkait pembentukan Dewan Media Sosial agar kesan masyarakat tidak salah,” tambah Budi.

Ia menegaskan, Dewan Media Sosial memiliki fungsi yang sama dengan Dewan Pers, dan tidak akan berupaya memantau seluruh konten yang ditampilkan di media sosial.

“Itu rekomendasi UNESCO lho. Bukan pantauan media sosial,” tegas Budi.

Menkominfo menjelaskan, pembentukan Dewan Media Sosial akan mengikuti prinsip UNESCO dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga Dewan Media Sosial Mandiri.

Ia menjelaskan, rencana pembentukan Dewan Media Sosial bertujuan untuk melindungi pembuat konten dari kesewenang-wenangan, dan terus melindungi hak atas kebebasan berpendapat.

Yang pasti kami pemerintah mendukung kebebasan pers untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, pungkas Budi.

 

 

 

 

Munculnya perbincangan mengenai pembentukan Dewan Media Sosial (Social Media Council/DMS) menimbulkan kekhawatiran sebagian orang bahwa kebebasan berekspresi mereka akan dirampas.

Mendengar hal tersebut, Budi Arie langsung menegaskan bahwa wacana tersebut tidak bisa menghalangi kebebasan berpendapat.

“Ini negara demokrasi, jangan khawatir, Dewan Media Sosial adalah untuk rakyat untuk rakyat,” tegas Budi.

Budi mengatakan, rencana pembentukan dewan media sosial akan dikaji terlebih dahulu.

Ia juga mengatakan perkembangan media baru telah menimbulkan konflik sehingga perlu pengaturan untuk membentuk dewan media sosial.

Perkembangan medium baru ini menimbulkan kontroversi sehingga perlu diubah, kata Budi.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Dewan Media Sosial dapat membantu menurunkan tingkat cyberbullying.

“Di Dewan Media Sosial kami juga menawarkan Perlindungan Daring Anak untuk mengurangi perundungan di lingkungan daring,” kata Budi.

Dalam memperlancar rencana pembentukan Dewan Media Sosial, ia juga mengatakan telah berkoordinasi dengan platform media sosial sebagai bagian dari wacana tersebut.

“Kami temui di berbagai platform, seperti Meta, TikTok, tentang wacana ini,” pungkas Budi.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang mewacanakan pembentukan Social Media Council (DMS). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, DMS nantinya akan berperan memantau kualitas pengelolaan media sosial.

Mengutip Antara, Rabu (29/5/2024), Budi mengatakan wacana pembentukan Dewan Media Sosial awalnya datang dari organisasi masyarakat sipil.

Ia mengatakan, pemerintah menerima usulan pembentukan dewan media sosial karena didukung oleh kajian akademis yang disponsori oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

“Saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan wacana tersebut dan terbuka untuk masukan lebih lanjut. Jika terbentuk, DMS dimaksudkan untuk memastikan dan memantau kualitas pengelolaan media sosial di Indonesia dengan lebih bertanggung jawab,” jelas Budi.

Ia menambahkan, Dewan Media Sosial diusulkan berbentuk jaringan atau koalisi independen, bukan dalam pengawasan pemerintah.

Anggota dewan dapat mencakup perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, pers, komunitas lokal, praktisi, pakar, dan pelaku industri.

Jika terbentuk, DMS akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan media sosial, termasuk menjamin kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang digital, pungkas Budi.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sendiri terus berupaya membendung penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, bahkan penipuan. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan menilai perlunya pemahaman kompetensi digital bagi masyarakat.

Peningkatan kompetensi digital dilakukan melalui semakin banyaknya acara kompetensi digital bertema ‘Jaga Persatuan Indonesia, Jangan Mudah Terprovokasi di Era Kelimpahan Informasi’ yang diselenggarakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), yang dihadiri oleh lebih dari 2.800 warga yang terdiri dari pelajar dan masyarakat umum.

Tema ini diungkapkan dalam berbagai perspektif, antara lain Perspektif Etika Digital, Budaya Digital, dan Kapabilitas Digital. Narasumber yang hadir ada tiga, yakni Manajer Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Margiyanto, pembina dan fasilitator nasional Aulia Putri Juniarto, serta podcaster dan pengusaha Rizky Ardi Nugroho.

Dalam kesempatan itu, Manajer Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Margiyanto mengajak seluruh masyarakat cerdas dalam menggunakan media sosial. Sebab menurutnya, saat ini media sosial bisa dijadikan sebagai tindak pidana.

“Alasan utama masyarakat Indonesia menggunakan media sosial adalah untuk ngobrol dan mencari informasi, aplikasi yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp. Dampak negatif dari penyebaran digitalisasi adalah tingginya kejahatan siber seperti online yaitu perjudian,” kata Margiyanto dalam keterangan tertulisnya. Sabtu (25/5/2024).

Pembina Nasional Aulia Putri Juniarto menambahkan, diperlukan keterampilan individu untuk memahami perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, ada banyak cara untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, salah satunya adalah berpikir kritis.

“Takut kalah atau kecenderungan mengikuti tren lebih banyak dari sisi negatifnya. Jadi pilihlah hal-hal yang berguna untuk masa depan,” kata Aulia Putri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.